Places to See

| 1 comments ]



Sejak tahun 2000, pemerintah Indonesia telah dikatakan menerapkan konsep desentralisasi untuk pembangunan Indonesia dalam jangka panjang. Berbicara mengenai desentralisasi, maka pertanyaan yang terlintas di benak kita adalah apa tujuan pemerintah menerapkan desentralisasi tersebut.

Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah termasuk yang menyangkut kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah. Dalam segi keuangan misalnya, dana perimbangan yang diberikan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah dengan catatan bahwa akan digunakan bagi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah.

Sampai saat ini pelaksanaan desentralisasi masih menunggu waktu baru dikatakan berhasil. Sebagai contoh, pulau jawa yang banyak aktivitas ekonomi, pertumbuhan dan pembangunannya ternyata memiliki kelemahan yaitu adanya ketimpangan distribusi pendapatan diantara masyarakatnya. Misalnya saja pada propinsi Jawa Barat yang masih memerlukan tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan pembangunannya yang masih labil dan kemiskinan yang masih menunjukkan angka yang besar.



Prof. Dr.Ir Ginandjar Kartasasita mengatakan melalui harian umum pikiran rakyat mengatakan bahwa masalah krusial yang menimpa Jawa Barat sekarang ini adalah indeks pembangunan manusia, kesenjangan kesejahteraan dan rentannya daya saing.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) propinsi Jawa Barat menunjukkan nilai yang sangat rendah. Pendidikan masyarakat jawa barat serta keterampilannya ternyata masih memerlukan peningkatan yang lebih signifikan. Kemudian, masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak dapat sekolah karena alasan kemiskinan atau terpaksa berhenti sekolah padahal pembangunan pendidikan di Jawa Barat dapat dikatakan lebih baik dibandingkan daerah-daerah lainnya.
Tentunya masalah IPM ini merupakan masalah utama penghambat investasi jangka panjang untuk perekonomian Jawa Barat. Pentingnya IPM ini berkaitan dengan penngunaan tenaga kerja sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) propinsi Jawa Barat secara riil. Hadiyanto, dkk (2003) melakukan penelitian mengenai pengaruh peningkatan faktor produksi tenaga kerja dan modal dalam meningkatkan PDRB propinsi Jwa Barat. Tenyata menurut hasil penelitian Hadiyanto, peningkatan 1 % modal akan memberikan peningkatan rata-rata sebesar 0.128 % dalam PDRB Riil. Sedangkan peningkatan 1 % faktor tenaga kerja akan meningkatkan 2.9296 % PDRB Riil. Ditambah lagi sektor industri Jawa Barat ini bertipe labor intensive daripada capital intensive yang berarti industri di jawa Barat sebagian besar menggunakan tenaga kerja dibandingkan dengan modal.

Masalah kedua yang paling krusial di Jawa Barat adalah kesenjangan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat ini disebabkan oleh tidak meratanya kepemilikan aset pada masyarakat propinsi Jawa Barat sehingga pendapatan masyarakat juga jauh berbeda. Sarana pendukung usaha di daerah propinsi jawa Barat ini ternyata tidak merata tersebar sehingga belum optimalnya penggunaan sarana tersebut bagi kelancaran usaha masyarakat. Berdasarkan penelitian Anshori (2003), terdapat kesenjangan pendapatan yang dukup besar antara mayarakat sunda dan non sunda di Jawa Bara. Indeks kesenjangan pendapatan tersebut cukup besar hingga mencapai 20-30 %.

Daya saing propinsi Jawa Barat dari sisi usaha masih menjadi persoalan yang belum tuntas. Birokrasi izin usaha yang lama, biaya dari segi pungutan liar dan retribusi yang memberatkan pengusaha serta aturan-aturan mengenai usaha yang masih tergolong rumit. Kondisi ini membuat iklim usaha menjadi belum kondusif dan dapat menghambat masuknya investasi daerah yang berguna bagi pembangunan ekonomi propinsi Jawa Barat.
Pemerintah daerah Jawa Barat menindak lanjuti program pembangunan daerah Jawa Barat ini dengan membuat rencana strategis jangka menengah dan panjang yang memprioritaskan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Pemberian beasiswa dan BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Di semua level sekolah digencarkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM Jawa Barat. Sedangkan untuk ketimpangan kesejahteraan diminimalkan dengan cara menerapkan pajak progresif kepada masyarakat untuk keperluan pembangunan. Yang paling penting untuk meningkatkan daya saing propinsi Jawa Barat adalah bagaimana menerapkan sistem good governance bagi efektifitas pelaksanaan usaha di wilayah Jawa Barat.


Type rest of the post here

1 comments

SubZero mengatakan... @ 1 April 2010 11.05

Artikel yang menarik....
terima kasih atas infonya...

Poskan Komentar