Places to See

| 0 comments ]

Minyak dan beras merupakan masalah yang sejak dulu menjadi pusat perhatian khalayak ramai. Minyak sebagai bahan baker merupakan sumber daya alam yang tidakdapat diperbaharui sehingga sering memunculkan kelangkaan jika tidak dipergunakan secara efektif dan efisien.
Fenomena permintaan dan kebutuhan minyak ini tidak hanya muncul dari Indonesia saja, bahkan dengan alasan mencari sumber minyak Amerika sebagai Negara adikuasapun dapat melakukan perang untuk menguasai Negara-negara yang memiliki sumber minyak seperti irak, iran dan sebagainya. Bahkan komoditas ini serta merta menjadi komoditas yang dapat menyatukan kartel dunia seperti OPEC untuk menentukan harga minyak dunia.
Penentuan harga minyak dunia ini berdampak sangat besar bagi perekonomian dunia dan Indonesia. Sejak oil boom yang memberikan keuntungan bak durian runtuh bagi Indonesia akibat Indonesia adalah salah satu Negara expotir terbesar di dunia sampai kepada masa dimana kenaikan harga minyak memberikan defisit yang sangat besar pada APBN di Indonesia karena Indonesia menjadi importer, minyak ini berperanan besar bagi jalannya aktivitas ekonomi di Indonesia.
Dari tahun 2003 sampai tahun 2007 perdagangan minyak mentah di Indonesia meningkat yaitu sebesar 7349 juta dolar hingga 12496 juta dolar. Walaupun begitu impor minyak mentah Indonesia juga menunjukkan kenaikan yaitu dari 7827 juta dolar menjadi 20871 juta dolar. Hal ini membuktikan bahwa Negara Indonesia saat ini adalah Negara net impoter minyak. Secara umum dapat terlihat pada table di bawah ini;


Sebelum krisis produksi minyak meningkat secara optimal sekitar 1.2 juta per barel per hari. Namun setelah krisis produksi minyak tidaklah optimal yaitu hanya dibawah 1 juta barel per hari padahal konsumsi BBM meningkat tajam. Pengaruh negatif kenaikan harga minyak ini bagi ekonomi bisa dilihat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sekitar 126% Oktober 2005. Dampak kenaikan harga minyak juga dirasakan oleh pelaku usaha di sektor riil. Dunia industri akan terpukul oleh kenaikan tersebut. Beban ini akan dialihkan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga. Ujung-ujungnya inflasi akan naik.
Sebenarnya kenaikan harga BBM ini juga menghasilkan keuntungan bagi Indonesia menurut direktur ekonomi makro Bappenas bambang Priambodo. Setiap US$ 1 dolar kenaikan harga minyak akan meningkatkan pendapatan negara Rp 3,24 triliun sampai Rp 3,45 triliun, sementara subsidinya juga naik Rp 3,19 triliun sampai Rp 3,4 triliun. Artinya setiap kenaikan US$ 1 dolar negara untung Rp 48-50 miliar.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ali Mubarak, wakil ketua komisi VII DPR. Beliau mengatakan bahwa dalam APBN Perubahan 2007, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan harga minyak US$60 dari US$63 per barel dari kesepakatan sebelumnya. Produksi minyak ditetapkan menjadi 950.000 barel per hari dari 1 juta barel. Untuk 2008, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak US$60 per barel dengan produksi minyak 1,034 juta barel per hari. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel justru akan memberikan dampak positif bagi anggaran pemerintah sebesar Rp700 juta. (bisnis Indonesia online)
Kenaikan harga minyak akan menambah pundi-pundi penerimaan negara dari sektor migas namun pada sisi lain, beban juga meningkat terutama beban subsidi BBM dan listrik. Bahkan panitia anggaran DPR mengatakan bahwa pemerintah masih untung Rp50 miliar untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel.
Sementara itu, menurut perkiraan Bank Dunia, untuk kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel akan meningkatkan defisit anggaran sebesar US$100 juta. Selanjutnya untuk setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$10 per barel akan meningkatkan anggaran pemerintah sebesar US$1 miliar (0,3% PDB). Dan secara keseluruhan defisit pemerintah hanya meningkat sebesar US$500 juta (0,15% PDB).
Solusi yang cukup efektif adalah bagaimana menambah cadangan minyak kita hingga mencapai target. Saat ini terdapat penurunan Pajak Penghasilan serta penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di sektor minyak dan gas sebesar 12.2 – 13.2 triliun rupiah. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan belanja dana bagi hasil ke daerah yang menurun sebesar 2-2.2 triliun rupiah. Jika produksi minyak tahun depan kurang dari 84 ribu barel per hari maka risiko deficit terjadi adalah sebesar 17.6 triliun sampai dengan 18.5 triliun. Sebuah angka yang sangat besar. Belum lagi peningkatan jumlah belanja untuk sector-sektor yang meningkatkan hajat hidup orang banyak seperti kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Menurut laporan tahunan BP migas januari 2005 ada 131 wilayah pertambangan minyak yang terdiri dari 55 wilayah ( 40 di wilayah barat Indonesia dan 15 di wilayah timur Indonesia) dan 76 wilayah eksplorasi ( 39 wilayah barat Indonesia dan 37 wilayah timur Inonesia). Kontrak dari Production Sharing lebih banyak berlaku dengan proporsi bagi hasil sebesar 26%. Lebih jelas lagi dpat dilihat dari table dibawah ini;

Peningkatan pendapatan akibat pertambangan minyak ini terus berjalan walaupun banyak penurunan pendapatan minyak dan gas tahun 2000 sebesar 1.5 juta dolar meningkat menjadi 3.1 juta dolar pada tahun 2006 tetapi turun tahun 2007 sebesar 2.6 kemudian naik lagi menjadi 3.6 juta dolar.
Eksplorasi minyak ini perlu terus digali mengingat konsumsi minyak di dunia makin meningkat. Bahkan perusahaan swasta yang mengeksplorasi minyak saja semakin banyak karena masih banyak potensi minyak yang berada di wilayah Indonesia. Pertamina yang merupakan perusahaan yang menguasai jual beli minyak di Indonesia haruslah lebih produktif dibandingkan perusahaan minyak swasta lainnya.
Saat ini Pertamina belum menunjukkan gelagat yang positif dalam menambah jumlah eksplorasi minyak yang ada di Indonesia. Bahkan lifting minyak di Indonesia tidak jauh bertambah malah menurun sejak tahun 2000, yaitu dari 1405 juta dolar menjasi 927 juta dolar. Shell, Exon Mobile, Chinox lebih produktif dalam menambah sumber eksplorasi minyak. Banyaknya investasi langsung minyak dari luar negeri ini membuktikan bahwa Indonesia sangat terbuka dalam menarik investasi terutama bidang sumber daya alam seperti minyak. Minyak yang langka serta harga minyak yang tidak stabil membuat pemerintah mengotak-atik subsidi minyak. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2008 subsidi minyak terus mengalami kenaikan, yaitu 6.5 juta dolar menjadi 13.9 juta dolar yaitu 220 trilliun rupiah. Padahal belanja untuk infrastruktur hanya 80 triliun dan untuk pendidikan dan kesehatan hanya 30 triliun. Seharusnya subsidi minyak ini dapat digunakan untuk menambah pembiayaan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan energi lainnya seperti listrik.
Kondisi kelangkaan BBM ini perlu dikaji lebih dalam. Pemerintah harus mencapai target produksi BBM ini agar deficit anggaran tidak terlalu besar. Pemerintah perlu membina satu atau beberapa model energi yaitu dengan bekerja sama dengan lembaga lain atau dengan swasta kemudian setelah itu dievaluasi. Apakah dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakatnya. Jangan sampai wilayah yang kaya akan sumber minyak didalamnya terdapat masyarakat yang masih miskin dengan kualitas tenaga kerja yang masih stagnan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya transfer knowledge serta transfer income dari pembangunan daerah yang ada sumebr minyaknya.
Selain itu, dana alokasi umum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah masih sama dari tahun 2007 dan 2008 yaitu 4.4 juta dollar, padahal untuk menambah cadangan minyak diperlukan dana yang cukup besar. Kebijakan konversi minyak ke gas yang merupakan barang substitusi dapat dirasakan solusi yang cukup optimal disamping pengembangan energi alternatif bahan baker seperti minyak jarak di berbagai wilayah di Indonesia.

0 comments

Poskan Komentar