Places to See

| 0 comments ]

Mengatasi Kemiskinan Papua


Oleh Britany Alasen Sembiring

‘Miskin’, sebuah kata yang sering dilontarkan semua orang ketika menghadapi situasi dan kondisi dimana pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Miskin dapat berarti sebab maupun akibat tergantung pada bagaimana kita mengkajinya. Miskin satu orang dalam masyarakat belum menjadi sebuah persoalan. Namun ketika kemiskinan itu mencakup level kecamatan, kabupaten hingga propinsi maka kemiskinan ini menjadi musuh yang tidak pernah terkalahkan sepanjang manusia hidup di dunia.

“Kemiskinan telah menjadi polemik dan bentuk ancaman yang dapat menghancurkan daya politik, sosial, dan psikologis manusia setelah porak-porandanya sumber daya alam akibat eksploitasi yang tanpa batas. (Hartaningsih, 2006).”

Di Indonesia, tingkat kemiskinan di Papua tahun 2003 paling tinggi dari seluruh propinsi. Hal ini terlihat pada tabel di bawah ini;

Sumber : Pemerintah Propinsi Papua

Kemiskinan Papua ini disebabkan oleh daya beli masyarakat yang rendah akibat tingkat inflasi yang tinggi (11.74 % pada triwulan I-2007) dan membuat harga barang-barang menjadi sangat tinggi. berdasarkan data Dana Alokasi Umum (DAU) Papua tahun 2005, Propinsi ini menjadi propinsi termahal dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia. Selain itu, perbedaan harga yang bervariasi di setiap kabupaten Papua ini cukup memberikan kesenjangan ekonomi bagi masyarakat papua sendiri.

Telah banyak usaha yang dilakukan para pemerintah dari daerah, pusat serta beberapa lsm dalam memberantas kemiskinan. Bahkan usaha pemberantasan kemiskinan ini sejak awal abad ke-21 mencapai level internasional, yaitu dengan program MDG (Millennium Development Goals).

Kemiskinan Papua ini pada dasarnya dapat diatasi jika ada komitmen dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dengan baik menggunakan pemasukan dari hasil-hasil tambang berupa tembaga (58.36 persen), perkebunan (12.74 persen) yang cukup besar yang berada di daerah-daerah tertentu seperti Nabire, Numfor.

Pemasukan hasil tambang dan perkebunan yang ada akan masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) propinsi Papua. Hasil PAD itu dapat digunakan untuk pembangunan-pembangunan investasi sumber daya manusia seperti yang telah berhasil dilakukan Negara Jiran yaitu Malaysia.

Dalam pemberantasan kemiskinannya, Malaysia menerapkan Program Dasar Ekonomi Baru (DEB) yang bertujuan membuka peluang pekerjaan seluas-luasnya dan menaikkan taraf hidup rakyat hingga mereka memiliki kualitas hidup yang baik. Pemerintah juga memberikan jaminan kemudahan dan keamanan kepada investor sehingga lapangan kerja terbuka luas. Malaysia juga berhasil mendatangkan sekitar 2 juta pekerja asing, yang 1,2 juta di antaranya adalah tenaga kerja Indonesia (TKI). Pemerintah Malaysia mendapat pekerja murah dan pajak keimigrasian yang besar setiap tahun untuk devisa negara dari pajak keimigrasian para pekerja asing. (radar timika, 2008)

Propinsi Papua juga dapat melakukan usaha pemberantasan kemiskinan yang sama seperti yang dilakukan Malaysia. Misalnya dari sisi ekonomi pemerintah dapat memberikan keleluasaan investasi dari pengurusan izin sampai kepada tariff impor yang diberlakukan investor di Papua untuk melakukan bisnis. Selain itu, besarnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) yang diatur dalam UU No. 21/2001 untuk propinsi Papua cukup besar dan kaya. Hal ini disebabkan oleh besarnya dana bagi hasil dari migas dan hasil perkebunan serta dana otonomi khusus yang dialokasikan untuk pembangunan tertentu di Papua seperti pengurangan kesenjangan ekonomi di setiap kabupaten.

Seperti yang dikemukakan Amartya Sen, pertumbuhan daerah Papua dan pengurangan kemiskinan dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusianya. Kreatifitas dan keahlian setiap orang dikembangkan melalui tingkat pendidikan yang lebih baik. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat meningkatkan taraf hidup rakyatnya dengan cara memfokuskan pembangunan pada sektor pendidikan. Para dosen dan mahasiswa Papua dapat dikirim ke luar negeri untuk mendapatkan gelar S-1, S-2, dan S-3. Pendidikan murah kepada rakyat dengan subsidi silang merupakan program yang penting dijalankan untuk investasi perekonomian Papua kedepan.

Agar pemerintah dapat efektif dalam pemberantasan kemiskinan ini, maka perlu dilakukan pemetaan wilayah hunian penduduk miskin. Kemudian memfokuskan pembangunan ekonomi pada beberapa sektor sesuai potensi daerah, seperti daerah wisata, penghasil ikan dan mutiara, pertanian, pusat pendidikan dan pelatihan, industri, dan sebagainya. Metode ini cukup efektif dalam meningkatkan taraf hidup rakyat serta setiap daerah dapat memiliki "image" wilayah dan fokus pada potensi daerah yang ada.

Infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan seperti akses jalan, pembangunan resort dan jembatan penghubung antara pulau, budidaya perikanan, kemudahan transportasi akan mendatangkan investor lokal dan asing untuk membuka pusat wisata sekaligus melakukan bisnis. Dengan begitu pemerintah tidak hanya berfokus dalam pembangunan lapangan kerja tetapi juga membangun kemandirian yang dibutuhkan masyarakat Papua sendiri.

0 comments

Poskan Komentar